TERKAIT
INILAH.COM, Jakarta - Belum habis isu korupsi Sesmenpora yang menyebut-nyebut nama Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, giliran Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku pernah menerima ancaman dari tokoh yang sama. Misteri apa lagi?
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku sudah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberian uang dari Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedjri M Gaffar. Nazaruddin dikesankan memaksa untuk memberikan uang dengan Djanedjri.
"Ancamannya itu, 'kalau enggak mau terima, saya obrak-abrik MK'," kata Mahfud mengutip kata-kata Nazaruddin kepada Djanedjri di Istana Presiden, Jumat 20 Mei 2011.
Namun Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin membantah telah memberikan uang kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar. Bantahan Nazaruddin disampaikan Ketua Departemen Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dihubungi wartawan.
"Bahkan bilang demi Allah sampai tiga kali bahwa tidak benar dan fitnah," katanya, Jumat (20/5/2011). Dikarenakan Nazaruddin telah bersumpah atas nama Tuhan, maka Ruhut meyakini dugaan gratifikasi di MK tersebut tidaklah benar. "Masa kita tidak percaya," lanjutnya.
Kendati demikian, Ruhut tetap berharap KPK segera mengusut kebenaran kasus ini. "KPK harus segera ungkap. Seperti yang disampaikan Pak SBY, agar diselesaikan ke penegak hukum," katanya.
Kalau pernyataan Mahfud kepada Presiden SBY itu benar tentu sangat mengejutkan, karena Nazaruddin terlampau berani. “Kalau benar laporan Pak Mahfud, perbuatan Nazaruddin itu sungguh mengecewakan, melampaui batas,” kata Darmawan Sinayangsah, pengamat politik lulusan Fisip UI.
Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai penonaktifan M Nazaruddin merupakan opsi jalan tengah meredam konflik internal dalam tubuh partai demokrat. Kelompok pembela Nazaruddin diasosiasikan dengan patronase Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.
Sedangkan kubu Andi Malarangeng, pesaing Anas dalam kongres Bandung, direpresentasikan sebagai kelompok yang terus menyerang Nazaruddin. "Nazaruddin sering dihubung-hubungkan dengan Anas, ada tarik menarik kepentingan disini," kata Burhanuddin Muhtadi.
Namun perbedaan pendapat elite Partai Demokrat (PD) soal kasus suap pembangunan wisma atlet di Palembang menurut Anas Urbaingrum, tidak mengesankan adanya faksi di dalam tubuh partai penguasa tersebut. Anas mengaku, isu faksi tersebut tidak menjadi perhatiannya.
"Saya tidak begitu concern dengan faksi. Saya concern dengan soliditas partai, saya concern dengan bagaimana seluruh elemen partai bekerja, dan buat saya hal-hal seperti itu bukan menjadi perhatian pokok saya. Isu faksi itu kan katrok ya," imbuh Anas kepada pers, Jumat (20/5/2011
Buntut konflik ini, membuat citra Partai Demokrat dipertaruhkan. Bukan hanya citra sebagai partai yang bersih tetapi juga citra sebagai partai yang solid juga ikut dipertaruhkan. Benarkah suasana di dalam kubu Demokrat sudah gerah? [mdr]
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku sudah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberian uang dari Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedjri M Gaffar. Nazaruddin dikesankan memaksa untuk memberikan uang dengan Djanedjri.
"Ancamannya itu, 'kalau enggak mau terima, saya obrak-abrik MK'," kata Mahfud mengutip kata-kata Nazaruddin kepada Djanedjri di Istana Presiden, Jumat 20 Mei 2011.
Namun Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin membantah telah memberikan uang kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar. Bantahan Nazaruddin disampaikan Ketua Departemen Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dihubungi wartawan.
"Bahkan bilang demi Allah sampai tiga kali bahwa tidak benar dan fitnah," katanya, Jumat (20/5/2011). Dikarenakan Nazaruddin telah bersumpah atas nama Tuhan, maka Ruhut meyakini dugaan gratifikasi di MK tersebut tidaklah benar. "Masa kita tidak percaya," lanjutnya.
Kendati demikian, Ruhut tetap berharap KPK segera mengusut kebenaran kasus ini. "KPK harus segera ungkap. Seperti yang disampaikan Pak SBY, agar diselesaikan ke penegak hukum," katanya.
Kalau pernyataan Mahfud kepada Presiden SBY itu benar tentu sangat mengejutkan, karena Nazaruddin terlampau berani. “Kalau benar laporan Pak Mahfud, perbuatan Nazaruddin itu sungguh mengecewakan, melampaui batas,” kata Darmawan Sinayangsah, pengamat politik lulusan Fisip UI.
Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai penonaktifan M Nazaruddin merupakan opsi jalan tengah meredam konflik internal dalam tubuh partai demokrat. Kelompok pembela Nazaruddin diasosiasikan dengan patronase Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.
Sedangkan kubu Andi Malarangeng, pesaing Anas dalam kongres Bandung, direpresentasikan sebagai kelompok yang terus menyerang Nazaruddin. "Nazaruddin sering dihubung-hubungkan dengan Anas, ada tarik menarik kepentingan disini," kata Burhanuddin Muhtadi.
Namun perbedaan pendapat elite Partai Demokrat (PD) soal kasus suap pembangunan wisma atlet di Palembang menurut Anas Urbaingrum, tidak mengesankan adanya faksi di dalam tubuh partai penguasa tersebut. Anas mengaku, isu faksi tersebut tidak menjadi perhatiannya.
"Saya tidak begitu concern dengan faksi. Saya concern dengan soliditas partai, saya concern dengan bagaimana seluruh elemen partai bekerja, dan buat saya hal-hal seperti itu bukan menjadi perhatian pokok saya. Isu faksi itu kan katrok ya," imbuh Anas kepada pers, Jumat (20/5/2011
Buntut konflik ini, membuat citra Partai Demokrat dipertaruhkan. Bukan hanya citra sebagai partai yang bersih tetapi juga citra sebagai partai yang solid juga ikut dipertaruhkan. Benarkah suasana di dalam kubu Demokrat sudah gerah? [mdr]
